News

Unsoed Mengeluarkan Kebijakan Implementasi E-Procurement

Pada tahun 2011 ini akan terjadi beberapa perubahan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Unsoed, khususnya terkait dengan akan diimplementasikannya sistem pengadaan secara elektronik atau lebih dikenal dengan e-proc. Dalam rangka memberikan landasan hukum implementasi e-proc tersebut, pada tanggal 7 Maret 2011 Rektor Unsoed telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2011 tentang Implementasi e-Procurement Universitas Jenderal Soedirman. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2011 tersebut diatur hal-hal yang terkait dengan e-procurement seperti etika e-Procurement, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement seperti PPK, ULP/panitia pengadaan/pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa dan LPSE, diatur juga tentang tata cara pelaksanaan e-Procurement, dan sebagainya. Salah satu hal yang sangat penting dalam peraturan rektor tersebut adalah bahwa pada tahun 2011 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di Unsoed harus menggunakan e-Procurement, kemudian mulai tahun 2012 seluruh proses pengadaan barang/jasa di Unsoed sudah harus menggunakan e-Procurement. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dan demi lancarnya implementasi e-Procurement di Unsoed, maka pemahaman seluruh pihak yang terkait dengan e-Procurement harus ditingkatkan agar didapatkan persamaan persepsi mengenai e-Procurement.

Tidak hanya sebatas mengeluarkan peraturan tentang implementasi e-Procurement, pada tanggal 8 Maret 2011 Rektor Unsoed mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) pada Universitas Jenderal Soedirman. Dengan keluarnya peraturan tersebut berarti secara resmi Unsoed telah menyatakan diri membentuk Unit LPSE sebagai salah satu unsur pelaksana teknis layanan e-Procurement. Tugas Unit LPSE adalah mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan beberapa fungsi yang dimilikinya seperti: memberikan training/pelatihan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP baik di lingkungan Unsoed maupun di luar Unsoed serta kepada para penyedia barang/jasa, memberikan layanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa, memberikan informasi dan konsultasi (helpdesk), serta memberikan informasi dan data-data terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan audit. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LPSE Unsoed memiliki beberapa bidang yaitu: bidang pelatihan dan sosialisasi, bidang administrasi sistem informasi, bidang registrasi dan verifikasi, bidang layanan pengguna dan sekretariat. Untuk menjalankan Unit LPSE Unsoed, Rektor juga telah mengeluarkan keputusan Nomor 190/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang pengangkatan tim pengelola LPSE Unsoed. Tim pengelola LPSE Unsoed terdiri dari berbagai bidang keahlian seperti ahli teknologi informasi, ahli pengadaan barang/jasa, ahli infrastruktur jaringan komputer, teknik sipil, teknik elektro, keuangan negara serta ahli pemrograman komputer. 

Kemudian sebagai bagian dari tahap implementasi e-Procurement, pada tanggal 18 – 21 April 2011 yang lalu, pengelola LPSE Unsoed telah mengikuti management trainingsekaligus TOT di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). LKPP adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam pengembangan dan implementasi regulasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk juga mempunyai otoritas untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yakni sistem yang digunakan oleh seluruh LPSE di Indonesia. Dengan telah mengikuti management trainingtersebut, saat ini LPSE Unsoed telah masuk dalam daftar progress implementasi LPSE di LKPP, atau dengan kata lain telah resmi disetujui oleh LKPP untuk dijalankan. Sebagai bagian akhir dari tahapan implementasi e-Procurement,akan dilakukan launching LPSE Unsoed secara resmi pada medio Mei 2011. Jadi kita tunggu bersama kehadiran LPSE Unsoed sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. (MY)

Bahasa Indonesia

Kategori: