News

BADAN PUBLIK BISA DIKENAKAN GUGATAN PIDANA

Badan publik yang dengan sengaja tak memberikan informasi yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang bisa dikenai gugatan pidana.  Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Universitas Jenderal Soedirman di Gedung Rektorat Lantai III.

Menurut Pembicara, Dr.Purwanto, M.Mpd, gugatan pidana bisa dilayangkan masyarakat pada badan publik jika informasi yang tak tersedia tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Purwanto menjelaskan lebih lanjut bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugasnya terkait penyelenggaraan negara yang dananya bersumber dari APBN/APBD.  Termasuk pula didalamnya lembaga-lembaga seperti misalnya LSM sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat termasuk badan publik.  Dalam sebuah negara demokrasi keterbukaan informasi memegang peranan penting. Keterbukaan informasi merupakan pelindung demokrasi, pelindung kesejahteraan masyarakat, serta penjaminan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Meski keterbukaan informasi telah dijamin, Purwanto mengatakan bahwa tak semua informasi dapat dipublikasikan.  Beberapa informasi tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, pertahanan keamanan, hak atas kekayaan intelektual, serta informasi lain yang tidak boleh dipublikasikan berdasarkan undang-undang.

Jika dalam menentukan informasi mana yang dapat dikecualikan badan publik mengalami kebingungan, maka dapat berkonsultasi ke komisi informasi untuk melakukan uji konsekuensi.  Uji konsekuensi diperlukan untuk menggolongkan sebuah informasi termasuk dikecualikan atau tidak dan untuk mengetahui dampak sebuah informasi yang dikecualikan tersebut kepada masyarakat.

Kabag Humas Endang Istanti, S.H.,MM. menuturkan bahwa acara tersebut digelar untuk lebih memahami Undang-undang KIP, dengan mengetahui Undang-undang itu maka Unsoed sebagai badan publik bisa memberikan informasi bagi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 

Bahasa Indonesia

Kategori: