Published: 29 September 2026 - 07:00 WIB - Views: 0 views
[unsoed.ac.id, Sel, 29/9/26] Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggelar kuliah umum bertajuk “Kebijakan Fiskal: Belanja Daerah Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan” di Auditorium Roedhiro FEB Unsoed, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa FEB Unsoed dan menghadirkan praktisi serta akademisi di bidang kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
Kuliah umum menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Mahartha Titi, S.E., Ak., M.M., CA., ASEAN CPA, Kepala Subdirektorat Program Manajemen Pengetahuan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Wikan Kanugroho, S.E., M.Ec.Dev., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang; serta Bambang, S.E., M.Si., dari FEB Unsoed.
Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Unsoed, Dr. Dian Purnomo Jati, S.E, M.Sc, mengatakan kuliah umum menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai kebijakan fiskal melalui perspektif akademik dan praktik pengelolaan pemerintahan daerah.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami kebijakan fiskal tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari praktik pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap mahasiswa dapat melihat bagaimana kualitas belanja daerah berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Bambang membahas materi “Kebijakan Fiskal: Belanja Daerah Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Ia menjelaskan pentingnya menempatkan belanja daerah sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
“Belanja daerah yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi bagaimana belanja tersebut mampu menghasilkan manfaat dan dampak yang nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Bambang.
Sementara itu, Dr. Mahartha Titi menyampaikan materi mengenai “Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah”. Ia menguraikan pentingnya penguatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi belanja agar anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal.
“Peningkatan kualitas belanja daerah membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang mampu memastikan bahwa anggaran benar-benar memberikan hasil sesuai dengan tujuan pembangunan,” kata Dr. Mahartha.
Materi berikutnya disampaikan Wikan Kanugroho melalui topik “Studi Kasus dan Fakta Empiris Kota Magelang”. Paparan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja daerah melalui pengalaman dan kondisi empiris di tingkat pemerintah daerah.
“Studi kasus di Kota Magelang menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah sangat berkaitan dengan bagaimana pemerintah menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program dan penganggaran. Karena itu, perencanaan harus berbasis kebutuhan dan diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tutur Wikan.
Kuliah umum tersebut juga menjadi bagian dari penguatan wawasan mahasiswa terkait kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam pengembangan kajian kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan posisi Unsoed sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai pilot project Center for Public Finance Research (CPFR) oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
CPFR dibentuk sebagai wadah kolaborasi riset kebijakan fiskal dan sektor keuangan antara Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi. Berdasarkan surat BPPK Kementerian Keuangan Nomor S-47/PP.6/2025 tanggal 24 Oktober 2025, sebanyak tujuh perguruan tinggi negeri ditetapkan sebagai pilot project CPFR, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Airlangga.
Penetapan tersebut dilakukan setelah BPPK menerima dan mempertimbangkan data serta informasi dari formulir calon mitra CPFR. Dalam surat tersebut, BPPK juga menyebutkan bahwa tahap awal CPFR akan diarahkan pada pelaksanaan riset kolaboratif, penyusunan mekanisme pelaksanaan, penetapan topik penelitian prioritas, serta penguatan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
Keikutsertaan Unsoed dalam pilot project CPFR menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi akademik dan riset di bidang kebijakan fiskal. Melalui kegiatan kuliah umum tersebut, mahasiswa FEB Unsoed memperoleh perspektif mengenai pengelolaan belanja daerah dari sisi akademik, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan para narasumber. Interaksi tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mendalami berbagai persoalan kebijakan fiskal serta tantangan peningkatan kualitas belanja daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
#unsoedberdampak