Publish: 24 Juni 2026 - 07.00 WIB - Views Count: 0 Tayangan
[unsoed.ac.id, Sel, 23/6/26] Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) turut berkontribusi dalam penguatan dasar ilmiah pengelolaan kawasan konservasi laut lepas melalui keikutsertaannya pada Lokakarya Identifikasi Kajian Ilmiah Kelautan di Kawasan Lepas Pantai Selatan Jawa–Bali–Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Bali, 22–23 Juni 2026.
Partisipasi Unsoed dalam kegiatan tersebut didukung oleh Pusat Biodiversitas dan Maritim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai wadah pengembangan riset, kolaborasi, dan jejaring keilmuan di bidang biodiversitas serta kemaritiman.
Dalam lokakarya yang diselenggarakan Direktorat Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan WWF Indonesia itu, Unsoed diwakili oleh dosen Program Studi Ilmu Kelautan, Mukti Trenggono, S.Kel., M.Si. Kehadirannya menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam mengidentifikasi kebutuhan data, kesenjangan penelitian, serta kajian prioritas yang diperlukan untuk mendukung perencanaan kawasan konservasi laut lepas.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi perikanan, hingga organisasi konservasi. Forum tersebut bertujuan memperkuat landasan ilmiah pengembangan Large-Scale Marine Protected Area (LSMPA) di kawasan Selatan Jawa–Bali–NTT.
Pengembangan LSMPA merupakan bagian dari upaya mendukung target perlindungan 30 persen wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045. Perencanaan kawasan konservasi berskala luas tersebut membutuhkan integrasi data oseanografi, biodiversitas, perikanan, tata ruang laut, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Lokakarya diawali dengan sambutan dari WWF Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sementara itu, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dan Direktorat Konservasi Ekosistem KKP memaparkan arah kebijakan terkait perluasan kawasan konservasi, integrasi dalam tata ruang laut nasional, serta kontribusinya terhadap implementasi ekonomi biru.
Pembahasan ilmiah dalam lokakarya terbagi ke dalam empat tema utama, yaitu oseanografi dan dinamika laut dalam, biodiversitas laut dalam, perikanan industri, serta sosial-ekonomi dan tata kelola.
Prof. Dr. A’an Johan Wahyudi dari BRIN menjelaskan bahwa perairan Selatan Jawa merupakan sistem laut yang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh Arus Lintas Indonesia, monsun, upwelling, El Niño Southern Oscillation (ENSO), dan Indian Ocean Dipole (IOD). Dinamika tersebut berpengaruh terhadap produktivitas perairan, konektivitas habitat, distribusi spesies, hingga kondisi ekosistem laut secara keseluruhan.
Sementara itu, Dr. Charles P.H. Simanjuntak dari IPB University menyoroti pentingnya kajian larva ikan, daerah pemijahan, daerah asuhan, dan jalur migrasi sebagai dasar penentuan habitat kritis. Adapun Andina Ramadhani Putri Pane memaparkan potensi biodiversitas laut dalam di kawasan Selatan Jawa dan Palung Jawa yang masih memerlukan eksplorasi dan pemantauan lebih lanjut.
Pada sesi perikanan, Prof. Dr. Indra Jaya, Prof. Alexander M.A. Khan, dan Dr. Tegoeh Noegroho membahas status stok tuna, distribusi armada, daerah penangkapan, penggunaan rumpon, tangkapan sampingan, hingga tantangan peningkatan kualitas data perikanan. Pembahasan tersebut dilengkapi oleh Maulana Firdaus yang menekankan pentingnya aspek penghidupan nelayan, ketahanan pangan, nilai ekonomi kawasan, serta penerimaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Dalam diskusi, Mukti Trenggono menegaskan bahwa kawasan Selatan Jawa–Bali–NTT perlu dipahami sebagai sistem laut yang dinamis dan terus berubah mengikuti ruang dan waktu. Karena itu, data oseanografi perlu dipadukan dengan informasi biodiversitas, perikanan, dan sosial-ekonomi agar perencanaan kawasan konservasi mampu menggambarkan kondisi ekologis serta pola pemanfaatan ruang laut secara lebih komprehensif.
“Perencanaan kawasan konservasi laut lepas membutuhkan data yang kuat, terintegrasi, dan memiliki cakupan waktu yang memadai. Informasi mengenai arus, suhu, salinitas, produktivitas perairan, biodiversitas, serta aktivitas perikanan perlu dianalisis secara bersama agar batas dan zonasi kawasan sesuai dengan proses ekologis yang berlangsung,” ujar Mukti.
Menurutnya, pendekatan integratif tersebut penting untuk mengidentifikasi hotspot ekologis, habitat penting, koridor migrasi, wilayah produktif, serta area yang menghadapi tekanan lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya yang tinggi.
Pusat Biodiversitas dan Maritim LPPM Unsoed berperan memperkuat kontribusi tersebut melalui koordinasi kajian multidisiplin, pengembangan jejaring penelitian, integrasi hasil riset, serta penghubung antara kepakaran dosen dengan kebutuhan mitra eksternal.
Melalui dukungan kelembagaan tersebut, kompetensi dosen dan peneliti Unsoed dapat terus dikembangkan dalam berbagai bidang, seperti pemetaan habitat, analisis data oseanografi, kajian biodiversitas, pemodelan konektivitas laut, pengembangan basis data, hingga penyusunan rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan kawasan konservasi.
Keterlibatan dalam lokakarya ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara Unsoed dengan KKP, BRIN, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi konservasi. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui survei bersama, pertukaran data, eksplorasi biodiversitas, pemantauan ekosistem, serta kajian sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
Lokakarya diharapkan menghasilkan sintesis informasi ilmiah, analisis kesenjangan data, rekomendasi kajian prioritas, identifikasi hotspot ekologis, peta kesesuaian kawasan, serta mekanisme integrasi data antarlembaga sebagai dasar perencanaan kawasan konservasi laut lepas di Indonesia.
Melalui kontribusi dosen dan dukungan Pusat Biodiversitas dan Maritim LPPM, Unsoed terus memperkuat perannya dalam menjembatani hasil penelitian akademik dengan kebutuhan kebijakan, sekaligus mendukung konservasi biodiversitas laut, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi biru Indonesia.
#unsoedberdampak #sdgs9 #sdgs13 #sdgs14 #sdgs17
