ICoLGAS 2026 Unsoed Bahas Masa Depan Hukum di Tengah Perkembangan AI dan Tantangan Lingkungan

[unsoed.ac.id, Rab, 16/9/26] Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) menggelar The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGAS) 2026 di Purwokerto, 14–16 September 2026. Mengusung tema “Governing the Future Through Local Wisdom: Law, AI, and Community Environmental Resilience for the SDGs,” konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi hukum, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas masa depan hukum di tengah perkembangan teknologi dan tantangan lingkungan.

Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., mengatakan internasionalisasi tidak sekadar menghadirkan peserta dari berbagai negara, tetapi juga membuka ruang pertemuan berbagai gagasan, tradisi hukum, disiplin ilmu, dan pengalaman.

Menurutnya, perkembangan Artificial Intelligence (AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan. AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik, akses keadilan, pemantauan lingkungan, dan perumusan kebijakan. Namun, pemanfaatannya juga menimbulkan persoalan terkait akuntabilitas, transparansi, hak asasi manusia, tata kelola data, dan pengawasan.

Di sisi lain, kearifan lokal memiliki peran dalam membangun ketahanan masyarakat dan lingkungan karena memuat pengetahuan serta praktik yang diwariskan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghadapi perubahan lingkungan. “Tantangan kita bukanlah memilih antara teknologi atau tradisi, melainkan memahami bagaimana hukum dapat menghubungkan keduanya secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan,” ujar Riris.

Plt. Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., menegaskan bahwa forum internasional seperti ICoLGAS menjadi ruang penting bagi perguruan tinggi untuk mempertemukan pengetahuan dan mengembangkan solusi atas berbagai persoalan global.

“Perkembangan teknologi dan persoalan lingkungan tidak mengenal batas institusi maupun negara. Karena itu, perguruan tinggi perlu terus membuka ruang kolaborasi dan menghasilkan pengetahuan yang relevan secara akademik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada Plenary Session 1, ICoLGAS 2026 menghadirkan Dr. Petra Mahy dari Melbourne Law School, Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., dari Universitas Indonesia, serta Assoc. Prof. Hazmi Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia.

Dr. Petra Mahy membahas pentingnya penelitian empiris dalam reformasi hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, Dr. Parulian membahas tata kelola AI dengan menyoroti pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dan EU AI Act sebagai salah satu referensi komparatif bagi Indonesia.

Adapun Assoc. Prof. Hazmi Rusli mengangkat persoalan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Ia menyoroti pentingnya prinsip no-harm dan due diligence dalam hukum internasional sekaligus perlunya mengintegrasikan kearifan lokal, ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kerja sama antarnegara dalam membangun ketahanan lingkungan.

Selain sesi pleno, ICoLGAS 2026 juga menjadi ruang presentasi karya ilmiah dengan beragam isu, antara lain keadilan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan kelompok rentan, AI dan hukum, ekonomi hijau, biodiversitas, ketahanan pangan, kesehatan digital, serta perlindungan budaya dan masyarakat adat. Apresiasi diberikan melalui kategori Best Full-Paper dan Best Presenter.

Ketua Panitia ICoLGAS 2026, Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., mengatakan konferensi tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan lintas negara dan lintas disiplin untuk melahirkan gagasan serta kolaborasi baru.

“ICoLGAS 2026 kami hadirkan sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif dan pengalaman dalam melihat persoalan hukum, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Kami berharap gagasan yang lahir dari forum ini tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi penelitian, kebijakan, kolaborasi, dan langkah nyata di masa depan,” ujarnya.

Salah satu keluaran ICoLGAS 2026 adalah rekomendasi yang mencakup tiga tema utama. Pertama, penguatan tata kelola hukum yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kedua, penguatan tata kelola AI dan data yang bertanggung jawab melalui transparansi, perlindungan data, pengawasan manusia, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk dengan memperhatikan dampak ekologis teknologi. Ketiga, pengintegrasian kearifan lokal dan pendekatan berbasis masyarakat dalam tata kelola lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pemerintah.

ICoLGAS merupakan konferensi internasional FH Unsoed yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 dan berlanjut pada 2020, 2023, hingga penyelenggaraan keempat pada 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Indonesia, Universiti Sains Islam Malaysia, Teikyo University, dan The University of Melbourne, serta didukung Indonesia Financial Group (IFG).

Rangkaian ICoLGAS 2026 dilanjutkan dengan studi ekskursi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan pada 16 September 2026 sebagai bagian dari pembelajaran untuk mempertemukan diskusi akademik dengan praktik hukum dan pemasyarakatan.

Melalui ICoLGAS 2026, FH Unsoed memperluas ruang perjumpaan antara perspektif global dan kearifan lokal sekaligus mendorong pengembangan pengetahuan dan kolaborasi dalam merespons tantangan hukum, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. #unsoedberdampak